Beijing pada Rabu, 8 Juli 2026, memuat pandangan bahwa aturan sepak bola tidak semestinya tunduk pada kekuasaan hegemonik. Sorotan itu muncul dalam konteks Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Tulisan tersebut menyinggung upaya terbaru Presiden AS Donald Trump untuk memengaruhi ajang olahraga internasional.
Menurut sumber itu, insiden yang terjadi dinilai bukan hal paling utama. Yang lebih penting adalah alasan di balik upaya tersebut. Aturan disebut hanya akan memiliki legitimasi jika diterapkan secara konsisten dan tanpa keberpihakan.
Ketika keputusan mulai dibentuk oleh tekanan politik, kepercayaan terhadap sistem dinilai akan terkikis. Prosedur yang telah ditetapkan disebut seharusnya menjadi dasar keputusan. Bukan pengaruh dari pihak yang ingin memperoleh pengecualian.
Sumber itu menilai pola tersebut tidak hanya terjadi dalam olahraga. Amerika Serikat disebut telah lama memperlakukan aturan internasional sebagai sesuatu yang opsional. Aturan dipatuhi saat menguntungkan, lalu diabaikan saat dianggap tidak sesuai kepentingan.
AS juga disebut kerap menampilkan standar ganda. Di satu sisi, negara itu mengklaim diri sebagai penjaga “tatanan internasional berbasis aturan.” Di sisi lain, rekam jejaknya dinilai menunjukkan penerapan aturan yang selektif.
Negara tersebut disebut tegas menegakkan aturan yang mendukung kepentingannya. Namun, saat aturan yang sama menjadi beban, AS dinilai menuntut pengecualian. Bahkan, ketentuan bisa diubah atau diabaikan.
Contoh lain juga disinggung dalam tulisan itu. Washington disebut melumpuhkan mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pada saat yang sama, pihak lain tetap dituduh melakukan pelanggaran perdagangan.
Selain itu, AS disebut memberlakukan tarif sepihak dan sanksi ekstrateritorial di luar kerangka kerja multilateral. Langkah-langkah itu dinilai menunjukkan bahwa aturan diterapkan secara selektif. Bukan secara universal untuk semua pihak.
Tulisan itu menegaskan bahwa tatanan dunia tidak akan bertahan jika negara kuat merasa berhak membengkokkan aturan sesuka hati. Kredibilitas sistem disebut tidak bergantung pada pengaruh anggota terkuatnya. Kredibilitas justru ditentukan oleh penerapan prinsip yang tidak memihak.
Pada akhirnya, peraturan dinilai hanya bermakna jika ditegakkan secara adil. Ketika pengecualian menjadi hak istimewa bagi aktor hegemonik, kerangka tersebut dianggap berhenti menjadi tatanan berbasis aturan. Sistem itu lalu kembali ditentukan oleh kekuatan semata.
Sumber: ANTARA News
