PSSI akan mengaudit dana non-APBN di Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026. Audit itu dilakukan untuk menelusuri tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangan resmi di Jakarta. PSSI ingin mengetahui penyebab subsidi klub menunggak dan alasan insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia,” kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Yunus menjelaskan, persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak berbeda dengan masalah insentif AFP. Menurut dia, pembiayaan untuk kebutuhan tersebut harus diupayakan dari sumber dana di luar APBN.
Sumber pendanaan itu, kata Yunus, bisa berasal dari sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya. Karena itu, PSSI menilai perlu memeriksa pengelolaan keuangan non-APBN di tubuh FFI.
Audit itu akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah ada persoalan keuangan yang membuat kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi.
“Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” kata Yunus.
Yunus menegaskan audit dilakukan untuk memastikan pengelolaan organisasi berjalan sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, prestasi tim nasional futsal di level internasional harus sejalan dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan kompetisi.
“Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” kata Yunus.
Keputusan audit ini muncul di tengah polemik yang sedang melanda FFI. Puluhan klub dan AFP telah menyerahkan surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum FFI Michael Sianipar.
PSSI sebelumnya telah memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11). Setelah itu, organisasi tersebut menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Vivin juga diketahui menjabat sebagai Anggota Exco PSSI. Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Dengan audit ini, PSSI akan menelusuri lebih jauh tata kelola dana non-APBN FFI di tengah tuntutan perbaikan organisasi.
Sumber: ANTARA
