Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar di Jakarta, Sabtu (14/11), menyatakan dukungan terhadap rencana PSSI mengaudit dana non-APBN FFI. Tanggapan itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut audit akan dilakukan untuk menelusuri pengelolaan dana federasi.
Audit tersebut diarahkan untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan belum adanya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Michael menilai langkah itu sebagai hal positif bagi futsal Indonesia.
“Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik. Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri,” kata Michael dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11).
Menurut Michael, audit itu juga bisa menjadi kesempatan untuk melihat kontribusi pihak swasta dalam perjalanan futsal nasional. Ia menyebut selama 10 tahun pertama sejak FFI berdiri, operasional federasi berjalan tanpa dukungan APBN.
Pada masa itu, pendanaan futsal Indonesia disebut sangat bergantung pada dukungan swasta. Karena itu, Michael menilai audit tidak hanya penting untuk penelusuran administrasi, tetapi juga untuk mencatat pihak-pihak yang ikut menopang perkembangan futsal.
Ia secara khusus menyinggung peran Hary Tanoesoedibjo dalam dukungan non-APBN. Michael menyebut kontribusi tersebut tidak hanya terjadi pada masa awal FFI, tetapi juga berlanjut hingga sekarang.
“Contohnya ada Pak Hary Tanoesoedibjo yang memang berperan besar (non-APBN) bukan hanya dulu di 10 tahun pertama itu saat belum ada perhatian dari APBN, tetapi sampai sekarang juga kontribusi beliau masih sangat signifikan,” ujarnya.
Michael mengatakan kontribusi swasta selama ini ikut menopang kompetisi dan perkembangan futsal nasional. Karena itu, ia menilai rencana audit juga dapat menjadi momentum untuk memberi apresiasi kepada pihak yang telah berinvestasi di cabang olahraga tersebut.
Ia juga menegaskan dukungan swasta dan pemerintah melalui APBN tidak seharusnya dipertentangkan. Menurut dia, keduanya perlu berjalan bersama untuk membangun ekosistem futsal yang berkelanjutan.
“Kalau kita dikotomi-kan APBN dan swasta (non-APBN), saya kira bukan narasi yang tepat juga. Faktanya, saat swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di futsal akhirnya juga didukung APBN, terhitung 2024, futsal kita semakin melejit. Itulah sinergi,” kata Michael.
Michael mengakui membangun industri futsal tidak mudah jika hanya mengandalkan dana pribadi atau swasta. Ia menyebut dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar klub dan kompetisi bisa berkembang secara berkelanjutan.
“Tanpa dukungan pemerintah dan pajak rakyat, berat membesarkan futsal dengan kekuatan-kekuatan pribadi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Michael menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PSSI atas dukungan pendanaan melalui APBN. Ia juga berterima kasih kepada pihak swasta yang selama bertahun-tahun mendukung perkembangan futsal Indonesia.
Sebelumnya, Yunus Nusi menyatakan audit dana non-APBN FFI diperlukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran subsidi klub. Audit juga dilakukan untuk menelusuri alasan tidak tersedianya insentif bagi AFP.
PSSI disebut akan memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi. Langkah itu muncul di tengah polemik kepengurusan FFI.
PSSI sebelumnya memberhentikan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11). PSSI lalu menunjuk anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt Ketua Umum FFI melalui SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.
Sumber: ANTARA
