HomeLiga IndonesiaKemenkum Tegaskan Mekanisme Pergantian Ketua Umum FFI Harus Melalui KLB

Kemenkum Tegaskan Mekanisme Pergantian Ketua Umum FFI Harus Melalui KLB

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar pada Selasa, 17 November 2026, di Jakarta, menegaskan pergantian ketua umum FFI harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Pernyataan itu disampaikan setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI.

Sebelumnya, Kemenkum pada Senin memblokir akses SABH kepengurusan FFI. Langkah itu disebut untuk mencegah perubahan data kepengurusan sampai polemik internal organisasi selesai.

- Advertisement -
asia9QQ

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pemblokiran itu menindaklanjuti surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026. Surat tersebut berisi permintaan pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael dalam keterangan resmi FFI, Selasa.

Michael menilai, bila pergantian ketua umum bisa dilakukan dengan mudah, Kemenkum semestinya langsung mengumumkan perubahan tersebut. Namun, menurut dia, penegasan soal KLB menunjukkan ada aturan yang wajib dipatuhi semua pihak.

“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.

Ia juga menyinggung dasar pemblokiran akses perkumpulan dalam Permenkumham 28/2016, khususnya Pasal 8. Aturan itu menyebut pemblokiran dapat dilakukan atas bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau permintaan dari instansi pemerintah dan/atau penegak hukum.

Menurut Michael, aspek itu merupakan bagian administratif yang dapat ditanyakan kepada pihak terkait di Kemenkum. Ia menyebut syarat pemblokiran harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.

FFI, kata Michael, juga telah mengirim surat laporan ke Komite Etik PSSI. Laporan itu disampaikan kepada badan yudisial yang diatur dalam Statuta PSSI.

Dalam laporan tersebut, FFI menyatakan telah terjadi pelanggaran Statuta PSSI. Pelanggaran itu disebut terkait penerbitan SK penetapan Plt di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.

“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.

Sumber: ANTARA

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
asia9sports

Most Popular

Recent Comments