Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengajukan keberatan resmi di Jakarta, Senin, 16 November 2026, atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026. Surat itu mengatur penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI.
Keberatan itu disampaikan oleh Michael Victor Sianipar selaku Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Ia menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya tetap sah bekerja. Dasarnya adalah mandat KLB 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.
Dalam keterangan resmi FFI, surat keberatan itu juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC. FFI memaparkan lima cacat formil dan materiil atas penerbitan SK PSSI tersebut.
Poin pertama adalah dugaan melampaui kewenangan statuta. FFI menyebut pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum merupakan wewenang mutlak Kongres FFI. Ketentuan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025, menurut FFI, hanya berlaku untuk PSSI Provinsi yang masa jabatannya habis dan mengalami kekosongan kepemimpinan.
Poin kedua, FFI menilai PSSI mengabaikan rekomendasinya sendiri yang mengakui otoritas Kongres FFI. FFI menyebut mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan 90 persen pemilik suara. Rinciannya, 54 hadir dari 60 anggota terdaftar pada Kongres 12 Mei 2026.
FFI juga menyatakan pengesahan itu dilakukan atas rekomendasi PSSI melalui Surat No. 2280/PGD/222/V-2026. Menurut FFI, AD/ART tersebut sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi.
Poin ketiga adalah dugaan tidak adanya prosedur dan hak jawab. FFI menyebut SK itu terbit tanpa menyebut pelanggaran. FFI juga menilai syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial tidak dipenuhi dan hak membela diri diabaikan.
Poin keempat berkaitan dengan kecermatan hukum. FFI menyatakan konsideran SK tidak merujuk pasal spesifik. Selain itu, Diktum 3 disebut mencabut SK penetapan Ketum FFI 2024–2028 tanpa mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dimaksud.
Poin kelima adalah anomali kuorum dan konflik kepentingan. FFI menyoroti klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub. Namun, FFI menyebut pernyataan Plt pada 13 November 2026 hanya menyebut 40 voters, tepat di batas minimal 2/3 dari 60 suara.
Michael menegaskan FFI tidak menghindari KLB. Ia menyatakan FFI justru akan memanggil dan menyelenggarakan KLB bila dokumen permohonan diserahkan dan terbukti memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara.
“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael.
Sebagai langkah penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026. FFI juga meminta status quo organisasi dijaga. Selain itu, FFI meminta salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial. Tim itu diusulkan bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja. Jika tidak ada titik temu, FFI membuka kemungkinan menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3).
“Jika pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu,” kata Michael.
Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal ikut mengawal kasus ini. Ia menilai muruah PSSI sebagai organisasi besar sedang dipertaruhkan. Menurut dia, publik dan suporter berhak mempertanyakan objektivitas di tubuh PSSI.
“Saya berharap pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal tanah air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini,” tutup Michael.
Sumber: ANTARA



