HomeLiga IndonesiaFFI Ajukan Laporan terhadap Erick dan Yunus ke Komite Etik soal Dugaan...

FFI Ajukan Laporan terhadap Erick dan Yunus ke Komite Etik soal Dugaan SK Ilegal

Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) pada Selasa, 17 November 2026, di Jakarta, resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Laporan tersebut ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. FFI meminta pemeriksaan independen atas tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi dalam proses penerbitan surat keputusan itu.

- Advertisement -
asia9QQ

Menurut FFI, langkah ini ditempuh bukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu. FFI juga menegaskan tidak menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI, selama memiliki dasar dan syarat yang sah.

Fokus pengaduan diarahkan pada kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, dan batas kewenangan pejabat PSSI. FFI menilai keputusan yang menunjuk Pelaksana Tugas Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil kongres perlu diuji berdasarkan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

Dalam keterangan resminya pada Selasa, FFI menyebut ada empat poin utama dalam pengaduan etik itu. Poin pertama menyangkut ketiadaan rujukan kewenangan dalam statuta.

FFI menyoroti SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tanpa merujuk pasal dalam Statuta PSSI. FFI menyebut Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI menempatkan kewenangan pemilihan dan pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada Kongres Asosiasi Anggota.

Poin kedua adalah pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. FFI menilai keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan sepihak tanpa pemanggilan, permintaan klarifikasi, atau kesempatan membela diri.

FFI juga menilai syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial tidak dipenuhi. Selain itu, Sekretariat Jenderal PSSI disebut mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc.

Poin berikutnya adalah dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI. FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Exco PSSI yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi.

Oknum itu diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI. FFI juga meminta penelusuran terhadap keterlibatan pihak tersebut dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa deklarasi konflik kepentingan.

Poin terakhir berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota. FFI menilai penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI telah mengambil alih mekanisme internal organisasi.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Michael.

Michael juga menilai perkara ini perlu menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena berpotensi terjadi pada asosiasi anggota lain. Ia menyebut beberapa asosiasi anggota di tubuh PSSI turut menghubunginya terkait persoalan tersebut.

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.

FFI kemudian memohon pembentukan tim investigasi khusus. Permintaan itu ditujukan untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, dan memeriksa para pihak terkait secara objektif serta transparan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, laporan tersebut juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.

Sumber: ANTARA

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
asia9sports

Most Popular

Recent Comments