Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Papua menyatakan dukungan kepada Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk membawa penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 ke Komite Etik PSSI. Sikap itu disampaikan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026, di tengah polemik kepengurusan futsal nasional.
AFP Papua juga meminta persoalan tersebut segera diselesaikan lewat dialog antar-pihak. Mereka menilai penyelesaian organisasi harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Pelaksana Tugas Ketua AFP Papua, Daud Henri Arim, menegaskan langkah FFI bertujuan memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan. Menurut dia, Komite Etik PSSI adalah forum yang tepat untuk mengkaji persoalan itu.
“Kami melihat ini bukan soal siapa melawan siapa. Ini soal bagaimana aturan yang sudah kita sepakati bersama bisa dijalankan dengan baik. Komite Etik adalah forum yang tepat untuk itu,” ujar Daud dalam keterangan resmi FFI pada Kamis.
Polemik bermula setelah PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Melalui keputusan itu, PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024-2028.
Dalam SK tersebut, PSSI juga menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas hingga pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Keputusan itu diterbitkan setelah adanya permohonan dari 48 pemilik suara.
Jumlah 48 pemilik suara itu terdiri atas 20 klub dan 28 asosiasi futsal provinsi. Namun, FFI di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar mempersoalkan keputusan tersebut.
FFI menilai keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. Karena itu, FFI menyampaikan keberatan kepada PSSI dan melaporkan penerbitan SK tersebut ke Komite Etik PSSI.
FFI berpendapat mekanisme pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum harus mengacu pada Statuta PSSI dan AD/ART FFI. Dalam pandangan FFI, kewenangan itu semestinya diputuskan melalui forum Kongres.
Di sisi lain, AFP Papua menegaskan tetap menghormati PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional. Meski begitu, mereka berharap semua pihak tetap menjunjung aturan organisasi dalam menyikapi dinamika yang ada.
“Kami juga tidak menolak dinamika organisasi, termasuk KLB, selama dijalankan melalui prosedur yang sah,” kata Daud.
AFP Papua juga berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Michael Victor Sianipar segera membuka ruang komunikasi. Daud menilai dialog dibutuhkan agar persoalan organisasi tidak terus berlarut.
“Kami percaya komunikasi yang baik akan membawa jalan keluar terbaik. Harapan kami, semua pihak bisa saling mendengar,” ujarnya.
Selain itu, AFP Papua menegaskan masih memberikan kepercayaan kepada kepengurusan FFI periode 2024-2028 di bawah Michael Victor Sianipar. Sikap itu disampaikan di tengah proses yang kini dibawa ke Komite Etik PSSI.
Daud juga memastikan pembinaan atlet dan kompetisi futsal di Papua tetap berjalan. Menurut dia, keberlanjutan pembinaan penting karena Papua menyumbangkan sejumlah pemain untuk Timnas Futsal Indonesia.
“Bagi kami di Papua, yang terpenting adalah anak-anak muda yang berlatih dan bertanding tetap punya tempat untuk berkembang,” tuturnya.
Sumber: ANTARA



