HomeLiga IndonesiaKemenkum Hentikan Sementara Akses Kepengurusan FFI hingga Polemik Diselesaikan

Kemenkum Hentikan Sementara Akses Kepengurusan FFI hingga Polemik Diselesaikan

Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Langkah ini diambil untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga polemik internal FFI selesai.

Pemblokiran itu disampaikan Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi. Ia menegaskan akses SABH atas nama FFI diblokir sementara agar tidak ada perubahan data selama persoalan belum tuntas.

“Akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan,” kata Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

- Advertisement -
asia9QQ

Andi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026. Dalam surat itu, PSSI meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

Menurut dia, pemblokiran ini tidak menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal. Pembatasan hanya berlaku pada akses administrasi badan hukum FFI di sistem Kemenkum.

“Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI,” katanya.

Andi juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Kemenkum akan melanjutkan proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi soal kepengurusan definitif FFI.

Ia mengatakan, setelah KLB selesai dan surat resmi dari PSSI diterima, proses administrasi badan hukum bisa kembali diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, Kemenkum masih menunggu penyelesaian dari internal futsal melalui PSSI.

“Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal,” katanya.

Andi memastikan langkah Kemenkum bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Menurut dia, persoalan siapa yang berhak memimpin FFI tetap menjadi kewenangan organisasi di bawah PSSI.

Kemenkum, lanjut Andi, menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI. Lembaganya tidak masuk ke ranah penentuan kepemimpinan di federasi futsal tersebut.

“Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI,” katanya.

Tugas Kemenkum, kata dia, adalah menjaga agar administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas. Seluruh proses juga harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap polemik kepengurusan FFI segera selesai melalui mekanisme organisasi. Dengan begitu, pembinaan dan pengembangan olahraga futsal nasional tidak terganggu.

Sumber: ANTARA

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
asia9sports

Most Popular

Recent Comments