Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Futsal Indonesia Budi Setiawan menegaskan tidak ada dualisme dalam kepengurusan AFI di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan pembentukan kepengurusan tandingan di organisasi futsal nasional itu.
Budi menyatakan dirinya tidak membuat struktur organisasi baru. Ia juga menegaskan tidak membuka kantor tandingan maupun menerbitkan surat atas nama organisasi.
“Tidak ada dualisme organisasi, saya tidak bikin kantor tandingan, saya tidak membuat surat atas nama organisasi,” kata Budi di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Budi untuk merespons isu dualisme kepengurusan AFI. Namanya disebut sebagai pihak yang diduga membentuk kepengurusan tandingan.
Budi diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal AFI pada Rabu (4/11). Ia menjelaskan persoalan yang terjadi di FFI saat ini berawal dari ketidakpercayaan klub-klub terhadap kepemimpinan Ketua Umum FFI Michael Sianipar.
Menurut Budi, ketidakpuasan itu terlihat dari protes sejumlah klub. Protes tersebut terkait keterlambatan pembayaran subsidi dan pemberhentian dirinya yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Selain itu, sebanyak 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL) juga mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Situasi itu kemudian diikuti pengunduran diri lima anggota Komite Eksekutif (Exco) AFI.
Budi menilai keberatan dari banyak pihak menunjukkan persoalan yang lebih besar di tubuh organisasi. Menurut dia, kondisi itu tidak tepat jika langsung disebut sebagai dualisme kepengurusan.
“Jadi ketidakpercayaan itu semakin terkuak dari hari ke hari, bukan soal dualisme,” katanya.
Ia mengatakan, bila hanya satu atau dua anggota Exco yang menyampaikan protes, hal itu masih bisa dianggap wajar. Namun, ketika sebagian besar anggota menyuarakan keberatan dan beberapa memilih mundur, muncul pertanyaan mengenai situasi internal FFI.
Budi juga menyebut tudingan dualisme sebagai anggapan yang berlebihan. Ia menegaskan FFI memiliki induk organisasi, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Karena itu, menurut dia, tidak ada syarat yang terpenuhi untuk menyebut adanya dualisme. Budi menilai narasi tersebut muncul karena kesalahpahaman dalam memaknai dinamika yang terjadi di organisasi.
“Kalau kemudian itu dinarasikan sebagai dualisme berarti kan ada gagal paham dari organisasi memaknai dinamika ini,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan utama justru terletak pada aspirasi para anggota yang menginginkan KLB. Langkah itu didorong karena hak-hak dasar mereka sebagai anggota dinilai belum terpenuhi selama ini.
Isu yang berkembang dalam beberapa hari terakhir pun, menurut Budi, harus dilihat sebagai bagian dari dinamika internal organisasi. Bukan sebagai tanda munculnya dua kepengurusan yang berjalan bersamaan.
Sumber: ANTARA
