Skandal dokumen naturalisasi yang mengguncang sepak bola Malaysia kini memasuki babak baru setelah FIFPro memberikan sikap resmi. Pada Senin (1/12/2025), organisasi pemain internasional itu mengeluarkan pernyataan yang berisi dukungan penuh terhadap tujuh pemain Malaysia yang terlibat kasus pemalsuan dan manipulasi dokumen. Selain itu, mereka menilai bahwa para pemain tidak seharusnya menerima hukuman berat karena tidak memiliki kendali atas proses administratif yang menyebabkan masalah tersebut.
Kasus ini menarik perhatian publik Asia Tenggara karena skala persoalannya cukup besar. Tujuh pemain sekaligus mengalami nasib yang sama, dan semuanya mendapat sanksi larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas terkait sepak bola. Karena keputusan itu berdampak langsung pada karier mereka, FIFPro menilai perlu adanya klarifikasi dan perlindungan hukum bagi para pemain yang dianggap tidak bersalah.
Para Pemain Dinilai Menjadi Korban Proses Administrasi
Dalam pernyataannya, FIFPro menyebut bahwa ketujuh pemain tersebut—Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel—tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen. Mereka menegaskan bahwa para pemain menyerahkan dokumen pribadi sesuai prosedur dan tidak melakukan tindakan manipulatif apa pun.
Selain itu, FIFPro menyoroti fakta bahwa dokumen yang diajukan bersifat autentik. Dengan demikian, tuduhan bahwa para pemain memalsukan data tidak memiliki dasar kuat. Karena tujuh pemain berada dalam kondisi yang sama, mereka menilai mustahil ada aksi individual yang sengaja dilakukan untuk memalsukan data kelayakan.
Organisasi tersebut menekankan bahwa para pemain hanyalah pihak yang terdampak. Mereka mengikuti proses sesuai arahan otoritas Malaysia, tetapi akhirnya justru menanggung akibat dari kesalahan administratif pihak lain.
Tidak Ada Mekanisme untuk Memverifikasi Dokumen ke FIFA
FIFPro juga memaparkan poin penting lain yang memperkuat posisi para pemain. Mereka menyebut bahwa tidak ada mekanisme resmi bagi pemain untuk memperoleh konfirmasi kelayakan dari FIFA secara mandiri. Oleh karena itu, para pemain tidak bisa mengetahui apakah dokumen yang diajukan oleh asosiasi sepak bola nasional sudah benar atau belum.
Selain itu, mereka menilai keputusan FIFA yang membebankan tanggung jawab kepada pemain sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Para pemain tidak membuat dokumen tersebut, tidak mengajukannya ke FIFA, dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi administrasi yang berada di luar kontrol mereka.
FIFPro merasa perlu menyoroti isu ini karena dianggap berbahaya. Jika FIFA memaksa pemain memikul tanggung jawab atas proses yang bukan kewajiban mereka, hal ini bisa menciptakan preseden buruk bagi kasus-kasus naturalisasi di negara lain.
Seluruh Pemain Sudah Mengikuti Prosedur Resmi
Pernyataan FIFPro juga menegaskan bahwa ketujuh pemain sudah menjalani seluruh rangkaian prosedur sesuai aturan. Mereka menyerahkan dokumen pribadi, hadir di hadapan otoritas Malaysia, menjalani pengambilan sumpah, menerima paspor resmi yang dikeluarkan pemerintah, dan menunggu persetujuan kelayakan dari FAM.
Selain itu, mereka mengikuti setiap prosedur karena percaya bahwa pihak federasi dan lembaga pemerintah telah memastikan keabsahan data. Karena itu, ketika sanksi diberikan tanpa mempertimbangkan proses tersebut, FIFPro menilai terjadi ketidakadilan yang jelas.
Organisasi ini menegaskan bahwa semua langkah administratif ditangani lembaga yang berada di luar kontrol pemain. Dengan demikian, sanksi 12 bulan dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Para pemain kini menghadapi skorsing klub dan berbagai konsekuensi lain meski tidak membuat kesalahan pribadi.
Dukungan Penuh dan Harapan ke CAS
Menyikapi situasi ini, FIFPro menyatakan dukungan penuh kepada para pemain. Mereka yakin bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dapat memberikan keputusan berbeda. Selain itu, mereka menilai jalur banding merupakan langkah yang tepat untuk menghapus stigma negatif yang melekat kepada para pemain.
FIFPro juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi federasi sepak bola di seluruh dunia. Mereka menekankan bahwa pemain harus dilindungi dari kesalahan administratif pihak lain. Karena itu, regulasi kelayakan pemain perlu diperjelas agar kasus serupa tidak terulang.
Dengan dukungan FIFPro, enam pemain naturalisasi Malaysia memiliki peluang untuk membalikkan keputusan dan memulihkan karier mereka. Meski perjuangan mereka belum selesai, advokasi publik dari organisasi besar seperti FIFPro membawa harapan baru bahwa keadilan akan ditegakkan.
