Piala Dunia 2026 membuat FIFA kembali berada dalam pusaran polemik global. Turnamen akbar yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini mendapat sorotan tajam akibat kontroversi politik di AS. Sejumlah pihak mendesak FIFA mempertimbangkan opsi pemindahan tuan rumah, dengan Inggris disebut sebagai alternatif paling realistis.
Situasi ini mencuat karena waktu penyelenggaraan semakin dekat. Piala Dunia 2026 tinggal sekitar lima bulan lagi, namun ketidakpastian terus membayangi. Oleh karena itu, kelayakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama mulai dipertanyakan secara terbuka di ruang publik internasional.
Amerika Serikat dalam Sorotan Politik Global
Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah mayoritas pertandingan Piala Dunia 2026. Dari total 104 laga, sebanyak 78 pertandingan akan digelar di 11 kota di AS. Final rencananya berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli 2026.
Namun, dinamika politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri AS memicu kekhawatiran serius. Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan karena langkah-langkah kontroversial. Dalam beberapa pekan terakhir, AS tercatat melakukan aksi militer di Venezuela dan Nigeria.
Selain itu, pemerintah AS juga mengisyaratkan kemungkinan operasi di wilayah lain. Situasi ini dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap keamanan dan kelancaran turnamen. Oleh karena itu, isu politik mulai bercampur dengan agenda olahraga internasional.
Kebijakan Visa Jadi Pemicu Kekhawatiran FIFA
Kontroversi tidak berhenti pada kebijakan militer. Pemerintah AS mengumumkan pembatasan perjalanan dan visa sejak Juni 2025. Langkah tersebut diambil dengan alasan perlindungan keamanan nasional.
Dalam perkembangannya, warga dari 19 negara menghadapi larangan masuk atau pembatasan ketat. Kebijakan ini berdampak langsung pada Haiti dan Iran, dua negara yang telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Selain itu, pada Januari 2026, AS juga menangguhkan pemrosesan visa imigran bagi warga dari 75 negara.
Kebijakan tersebut menuai kritik luas karena dianggap bertentangan dengan prinsip inklusivitas olahraga. Turnamen global seperti Piala Dunia menuntut akses yang adil bagi semua peserta. Oleh karena itu, banyak pihak menilai kebijakan ini berisiko mencederai integritas kompetisi.
Tekanan Politik dari Inggris
Reaksi keras datang dari Inggris. Sebanyak 23 anggota parlemen lintas partai menandatangani mosi yang mendesak badan olahraga internasional mengambil sikap tegas. Mereka meminta agar negara yang melanggar hukum internasional tidak menjadi tuan rumah ajang olahraga besar.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa olahraga tidak boleh menjadi alat legitimasi politik. Pernyataan ini dilaporkan oleh media Inggris dan mendapat perhatian luas. Selain itu, seruan tersebut memperkuat narasi bahwa Inggris siap menjadi solusi alternatif.
Desakan ini juga didukung sejumlah figur publik. Mantan presenter Sky Sports, Jeff Stelling, secara terbuka menyatakan bahwa FIFA perlu mempertimbangkan Inggris sebagai tuan rumah. Pernyataan tersebut menambah tekanan moral terhadap FIFA.
Inggris sebagai Opsi Realistis
Inggris memiliki rekam jejak panjang sebagai tuan rumah turnamen besar. Negara tersebut terakhir menggelar Piala Dunia pada 1966 dan keluar sebagai juara. Selain itu, Inggris sukses menyelenggarakan Euro 1996.
Pada era modern, Inggris kembali dipercaya menggelar sejumlah pertandingan Euro 2020. Partai final turnamen tersebut juga berlangsung di Wembley pada 2021 akibat pandemi. Ke depan, Inggris dan Republik Irlandia dijadwalkan menjadi tuan rumah Euro 2028.
Pengalaman ini menjadi modal kuat bagi Inggris. Infrastruktur stadion, transportasi, dan keamanan dinilai siap tanpa persiapan ekstrem. Oleh karena itu, Inggris dianggap sebagai opsi paling aman jika FIFA mengambil langkah darurat.
Preseden Sejarah Pemindahan Tuan Rumah
Dalam sejarah Piala Dunia, pemindahan tuan rumah bukan hal tanpa preseden. Kolombia pernah ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia 1986. Namun, negara tersebut mengundurkan diri karena keterbatasan ekonomi.
FIFA kemudian memindahkan turnamen ke Meksiko. Keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas penyelenggaraan. Kasus tersebut kini kembali dibahas sebagai referensi historis dalam polemik Piala Dunia 2026.
Meski demikian, situasi saat ini jauh lebih kompleks. Piala Dunia 2026 melibatkan tiga negara tuan rumah. Pemindahan sebagian atau seluruh pertandingan akan memerlukan keputusan besar dan cepat.
Posisi FIFA di Tengah Tekanan
Hingga kini, FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan pemindahan tuan rumah. Federasi sepak bola dunia masih menegaskan komitmen pada rencana awal. Namun, tekanan politik dan publik terus meningkat.
FIFA berada di persimpangan sulit antara stabilitas olahraga dan dinamika geopolitik. Setiap keputusan akan membawa konsekuensi besar, baik secara logistik maupun reputasi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi langkah yang tak terhindarkan.
Polemik ini menegaskan bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang sepak bola. Turnamen tersebut kini berada di titik temu antara olahraga, politik, dan diplomasi global. Perkembangan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah sejarah Piala Dunia 2026.
